KONSISTENSI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) UNTUK MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

nail

Ditulis oleh : Muhammad Hoiru Nail S.H., M.H. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNEJ, Asisten Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi.

            Selasa 11 Oktober 2016 masyarakat dibuat terbelalak dengan pemberitaan media terkait sidak yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama Kepolisian RI ke gedung kementerian perhubungan.ditemukan pada sidak tersebut pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum kementerian perhubungan terkaitan perizinan kapal dan hal tersebut membuat murka presiden jokowi dan presiden langsung membuat tindakan cepat untuk memberantas pungli di negeri ini.

            Sehari setelah kejadian di gedung Kemenhub Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menko Polhukam dan Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk mempersiapkan aturan main dan juga secara detil mengenai kelembagaan Satuan Tugas (Satgas)  presiden memberikan nama terhadappemberantasan pungli ini dengan sebutan (Saber Pungli) sapu bersih pungutan liar. Penanggungjawab operasi oleh kementerian Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum,  dan kepolisian RI serta dibantu oleh kementerian dan lembaga terkait.

            Sebenarnya kabar mengenai pungli di gedung Kemenhub oleh Presiden langsung bukan merupakan hal yang aneh bagi masyarakat, sebab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang berhubungan dengan birokrasi selalu menjumpai suatu hal yang di sebut dengan pungutan liar atau pungli oleh oknum-oknum pejabat tertentu di suatu instansi pemerintahan. Pungutan liar tersebut diagung-agungkan sebagai jalan pintas bagi seseorang yang hendak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan birokrasi dengan cara yang cepat, tidak berbelit-belit, jalan birokrasi yang pendek serta tidak membuat repot orang yang mengurusnya. Dengan suguhan janji yang di berikan tersebut masyakat tidak sedikit yang menggunakan cara cepat tersebut dengan implikasi harus membayar sejumlah uang tertentu diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Pungutan liar di Indonesia sudah menyebar hampir ke seluruh instansi pemerintahan seperti pengurusan KTP di instansi Dispenduk, pengurusan SIM (dengan dalil mengukuti tes ujian SIM tidak perna lulus ada oknum yang menawarkan agar masyarakat bias lulus), STNK/Pajak Tahunan (dengan dalih perpanjangan pajak yang harus menunjukkan KTP asli pemegang STNK namun dalam keadaan tertentu kepemilikan atas kendaraan telah beralih, namun karena tidak dapat menunjukkan KTP tersebut maka harus mengeluarkan sejumlah uang agar dapat diproses dengan cepat dan tidak berbelit-belit).perizinan yang ada di pemerintahan daerah dll. Pungli merupakan suatu awal seseorang berbuat korupsi oleh karenanya bibit korupsi ini benar-benar serius untuk menumpasnya.

            Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut di duga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.” Dengan demikian sebenarnya pemungut dari pungutan liar dapat juga dijerat dengan pasal tersebut diatas karena memenuhi kualifikasi pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya. Oleh karena jabatannya ia menerima sesuatu/prestasi atas tindakannya. Bahkan perbuatan pungli tersebut juga dapat dijerat dengan KUHP Pasal 423.“seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

            Hal-hal tersebut merupakan ancaman pidana bagi pelaku pungli, namun bagaimana jika dilihat dari kacamata hukum administasi. Saya akan mencoba melihat dari sudut ilmu administasi Negara dan dihubungkan dengan pejabat yang bersangkutan sebagai pejabat Tata Usaha Negara. Pertanyaan awal siapakah pejabat Tata Usaha Negara itu (dalam tulisan artikel ini saya tulis Pejabat TUN) Pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Lihat Pasal 1 Ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peratun) untuk dapat memberikan pencerahan terkait Jabatan TUN ialah Jabatan-jabatan TUN yang memiliki wewenang-wewenang pemerintahan atau dalam bahasa belanda disebut bestur, sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif jadi, urusan yang bersifat yudikatif dan legislative tidak termasuk dalam pengertian urusan pemerintahan. Lantas apa hubungannya antara pungutan liar atau pungli dengan pejabat tata usaha Negara.?

            Hubungannya sangat erat karena terkait produk hukum yang dapat dikelurkan oleh Pejabat TUN terhadap bawahannya yang melakukan pungli.Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan TUN tersebut berupa pemecatan dari statusnya sebagai pejabat pemerintahan. Senada apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang akan mencopot Kepala Daerah yang terbukti melakukan pungli (pernyataan Pramono Anum selaku Menteri Dalam Negeri dikutip melalui http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5805e76107875/ini-ancaman-mendagri-untuk-kepala-daerah-pelaku-pungli).

            Pertanyaan kedua mengapa seseorang dapat dipecat atas tindakan pungli yang dilakukannya tersebut?Pejabat pemerintahan merupakan suatu jabatan yang pada dasarnya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Disisi lain dalam hukum administrasi ada asas-asas yang harus dijalankan oleh pejabat TUN tersebut. Asas-asas terebut diantaranya adalah Asas Kepastian Hukum, Asas keseimbangan, Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, Asas bertindak cermat, Asas keadilan dan kewajaran, Asas Kebjiaksanaan, asas penyelenggaran kepentingan umum serta asas tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

            Pejabat TUN berdasarkan SK yang dikeluarkannya yang bersifat konkkrit, individual dan final dapat memberikan Hukuman administasi terhadap pelaku pungli dengan melakukan pemecatan terhadapnya.Oleh karena tindakan pungli merupakan suatu tindakan yang tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti yang disebutkan di atas. Salah satu yang di langgar dari asas tersebut ialah asas kepastian hukum, yang mana tindakan pungli tersebut secara formalitas tidak perna dituangkan dalam suatu ketentuan yang membuat legal atas tindakan pungli tersebut, pungli dilakukan semata atas tindakannya sendiri dan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau golongannya, tidak ada kepastian atas tindakannya tersebut legal untuk dilakukan. Kedua tindakan pungli melanggar asas kesamaan dalam mengambil keputusan, masyarakat diberikan perlakuan yang tidak sama atas pelayanan yang diberikan oleh karena harus membayar uang tertentu yang seharusnya tidak dilakukan. Ketiga melanggar asas tindakan berdasarakan peraturan perundang-undangan, disini tindakan pungli bahkan diancam dengan norma yang sudah diatur dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi serta KUHP, tindakan pejabat TUN tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak memegang asas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan terakhir apakah pajabat diatasnya langsung dapat mengeluarkan SK TUN terkait pemecatan atas Pejabat TUN yang melakukan pungli?Inilah istimewanya hukum admisnistrasi.Atasan dari Pejabat TUN tersebut diberikan keistimewaaan dalam hukum administrasi dalam bahasa belanda di sebut dengan exorbitante rechten dan atas SK pejabat TUN tersebut harus dainggap sah sebelum pengadilan membatalkannya (dalam ilmu hukum berlaku asas praduga keabsahahan/ Presumtio iustae causa).Saya berharap dengan tulisan ini atas dari pejabat TUN menggunakan kewenangan istimewanya untuk mengeluarkan SK TUN atas tindakan pejabata pemerintahan/bawahannnya terkait tindakan pungli di republik ini.

Hal yang tak kalah penting dari pemberantasan Pungli ini adalah banyak aspek yang harus di perhatikan ke depannya. Meskipun setiap instsansi memiliki pengawas intern sendiri, saya rasa hal tersebut tidak berjalan baik setidaknya sampai saat ini. Beberapa masukan saya terhadap Presiden untuk mengeluarakn perpres terkait pungli ini antara lain sebagai berikut. :

  1. Presiden, kementerian, lembaga terkait, kepala daerah, membuat aturan norma yang jelas dan mengikat bagi pejabat pemerintahan terkait penanggulangan atau penegakan hukum atas tindakan pungli di Indonesia.
  2. Tindakan atas pelaku pungli tidak hanya menyasar pada tindakan pungli dengan jumlah besar, namun juga menyasar pada pungli-pungli kecil di daerah yang sudah berlangsung lama.
  3. Pelaku tindakan pungli harus benar-benar dapat dikenai sangki yang jelas, jika pelaku merupakan pejabat TUN selain hal-hal admisnistrasi dapat dikenakan diharapkan dapat menerakan asas openbarrvarheid asas keterbukaan, pelaku di umumkan namanya melalui web resmi instasi ybs untuk memberikan punismant terhadap pelaku dan membuat Pejabat yang lain tidak melakukan hal yang sama.
  4. Harus mendapatkan jaminan hukum yang pasti bagi masyarakat yang mendapati dan melaporkan kejadian pungli di instansi-instasi pemerintahan, pelaporan-pelaporan atas tindakan pungli tersebut harus benar ditindak oleh pejabat yang berwenang.
  5. Harus ada perlindungan hukum bagi seseorang yang menguak tindakan pungli di suatu instansi pemerintahan dan yang bersangkutan dapat dijadikan peniup peluit atau

CV.

Nama                                    : Muhammad Hoiru Nail

TTL                                         : Jember, 7 Juli 1988

Alamat                                  : Desa Sukojember Kecamatan Jelbuk Kab. Jember (naildoank@yahoo.com)

Pendidikan                         : SDN Sukojember II                                                       (1996-2000)

                                                  MTsN II JEMBER                                                             (2000-2003)

                                                  MAN 1 JEMBER                                                               (2003-2006)

                                                  S1 Ilmu Hukum FH UNEJ                                              (2008-2012)

                                                  S2 Ilmu Hukum/Pasca Sarjana FH UNEJ                (2013-2015)

                                                  S3 Ilmu Hukum/Program Doktoral FH UNEJ        (2015-Sekarang)

Leave us a Comment