Mensos RI : Stop Diskriminasi

Mensos1_UNEJ

Jember, 22 September 2017

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat melaksanakan tiga hal untuk menekan diksriminasi, stigma dan stereotype yang masih ada di tengah masyarakat. Ketiga hal tersebut adalah stop diskriminasi dalam bentuk apapun, mempersiapkan lingkungan yang inklusif, serta menjadi pelopor kepedulian terhadap kalangan difabel. Ajakan ini disampaikan Khofifah saat memberikan kuliah umum berjudul Membangun Generasi Inklusif di hadapan ratusan sivitas akademika Universitas Jember dan hadirin lainnya. Menteri Sosial juga sekaligus meresmikan Pusat Layanan Counseling dan Difabilitas, serta Pusat Pengembangan Literasi Universitas Jember yang berada di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M),  hari Jumat di Kampus Tegalboto (22/9).

“Sikap diskriminatif bisa menimpa siapa saja. Saya saja yang Menteri Sosial pernah gagal mendapatkan visa on arrival di sebuah negara saat melakukan kunjungan resmi. Gara-garanya petugas imigrasinya curiga saya bakal overstay di sana, mungkin karena wajah saya mirip TKW,” cerita Khofifah yang lantas disambut ketawa para hadirin. Khofifah lantas menjelaskan ada enam penyebab diskriminasi, yakni kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, tuna sosial, korban bencana alam, korban kekerasan, dan keterpencilan.

“Untuk itu saya mendukung penuh keberadaan Pusat Layanan Counseling dan Difabilitas, serta Pusat Pengembangan Literasi Universitas Jember yang berada di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)  Universitas Jember. Agar masyarakat tidak lagi melakukan diskriminasi, stigma dan stereotype. Khusus untuk Pusat Literasi, saya berpesan agar tidak hanya melaksanakan kegiatan literasi keaksaraan fungsional saja, namun juga literasi keuangan. Pasalnya masih banyak warga kita yang buta bagaimana mengatur keuangan,” tegasnya.

Menteri Sosial asal Surabaya ini juga berharap adanya Pusat Layanan Counseling dan Difabilitas, serta Pusat Pengembangan Literasi Universitas Jember dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah guna memberikan layanan bagi kalangan difabel. “Dari data yang ada saat ini ada 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, namun baru 159 ribu anak yang terlayani. Sementara untuk sekolah inklusi baru mencapai 31.724 sekolah yang terdiri dari 23.195 Sekolah Dasar, 5.660 Sekolah Menengah Pertama, serta 2.869 Sekolah Menengah Atas,” imbuhnya.

Mensos1_UNEJ

Harapan Menteri Sosial ini ternyata senada dengan harapan Faida, Bupati Jember yang turut hadir di Gedung Soetardjo. “Saya berharap Pusat Layanan Counseling dan Difabilitas, serta Pusat Pengembangan Literasi Universitas Jember dapat menjadi tandem bagi Pemerintah Kabupaten Jember, sebab kami tengah menyusun peraturan daerah mengenai penyandang difabilitas. Bahkan kami sudah menetapkan keharusan bagi pengusaha untuk merekrut penyandang difabel serta keharusan menyediakan fasilitas bagi difabel di gedung-gedung yang akan dibangun. Kami juga masih memiliki PR pemberantasan buta huruf di Jember,” tutur Faida.

Sementara itu ditemui seusai acara, Moh. Hasan, Rektor Universitas Jember menjelaskan bahwa keberadaan Pusat Layanan Counseling dan Difabilitas, serta Pusat Pengembangan Literasi Universitas Jember menjadi sumbangan nyata bagi masyarakat Jember dan Besuki Raya. Universitas Jember sendiri terus berbenah agar kampus makin ramah difabel. “Untuk gedung-gedung baru yang akan dibangun sudah kita desain agar ramah difabel, namun untuk gedung-gedung lama memang perlu penyesuaian,” ungkapnya. (iim)

Blog Attachment