Pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Negeri Oleh Presiden Merupakan Kegagalan Memahami Penafsiran Hukum dan Dapat Menurunkan Marwah Presiden

Nail

 

Nail

Ditulis oleh : Muhammad Hoiru Nail SH MH.

Mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas jember.

naildoank@yahoo.com

 

            Beberapa bulan yang lalu kita semua khususnya civitas akademika dikejutkan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (mendagri) bapak Tjahjo Kumulo terkait perubahan mekanisme pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang akan diambil langsung oleh presiden. Artinya dengan kata lain ketentuan awal mendagri mengusulkan pemilihan rektor dilakukan oleh Menristek dikti  35 persen (hak suara menteri) akan diambil oleh presiden. Salah satu alasan pelibatan presiden karena perguruan tinggi berperan penting membangun bangsa dan Negara menjadi lebih baik (dikutip nasional.kompas.com tanggal 1 Juni 2017)

            Pemilihan Rektor diatur melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Pasal 9 ayat 3 “menteri memiliki 35 persen hak suara dari total pemilih yang hadir dan 65 persen hak dan suara masing-masing senat memliki hak suara yang sama”. Usul mendagri ini tentu memunculkan pertanyaan besar terkait kewenangan pemilihan rektor oleh presiden.

            Secara garis besar, dibelahan bumi manapaun sistem kekuasaan dalam bernegara setidaknya dibagi menjadi 3. Pertama kekuasaan eksekutif, kedua legislatif (pembentuk undang-undang dan ketiga yudikatif (peradilan). Kekuasaan eksekutif lebih familiiar kita mengenalnya dengan sebutan pemerintahan, dalam kontek ini pemerintahan di Republik Indonesia pucuk pimpinan tertingginya ialah presiden. Pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945   “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” dengan ketentuan dasar tersebut artinya presiden memegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan, lalu pertanyaannya ialah apakah bidang pendididkan perguruan tinggi termasuk dalam kategori urusan pemerintahan.?

            Jawabannya ialah pendidikan merupakan bagian eksekutif atau pemerintahan. Alasan ini didasarkan pada ketentuan dari Undang-Undang Dasar. Pasal 17 ayat (1) “Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara”. Ayat (2) “menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden”. ayat (3) “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”Dengan penjelasan UUD tersebut, dapat kita pahami bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri yang mana menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden (hak prerogatif presiden) dan membidangi urusan tertentu. Diantara sekian menteri di Indonesia salah satunya ialah Menristekdikti. Menristekdikti merupakan pembantu presiden dibidang riset, teknologi dan pergutuan tinggi (ranah eksekutif/pemerintahan).

            Dengan adannya pembantu presiden dibidang pendidikan tinggi dengan sebuah jabatan Menristekdikti, tentu presiden tidak serta merta melakukan sendiri segala urusan pengaturan di dunia pendidikan khsusunya perguruan tinggi negeri. Lalu berasal dari mana kewenangan menristekdikti ikut andil dalam pemilihan rektor perguruan tinggi.?

            Dalam ilmu hukum kewenangan (authority/dalam Bahasa inggris) atau (bevoegdheid/dalam Bahasa belanda) merupakan prinsip dasar dalam Negara hukum atau rechtstaat, oleh karenanya apapun kewenagannya harusalah bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tulisan ini menristekdikti mendapatkan kewenangannya ikut andil dalam pemilihan rektor oleh karena menristekdikti mendapatkan kewenagan secara atribusi maupun delegasi. Wewenang atribusi ialah “Pemberian kewenangan kepada badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.” (lihat Pasal 1 Ayat 22 UU NO. 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan). Dalam hal ini seperti yang telah disebutkan diatas bahwa menteri telah mendapatan kewenangan atribusi melalui ketentuan Pasal 17 Ayat (1,2dan 3) UUD NRI Tahun 1945.

Wewenang delegasi ialah “Pelimpahan Kewenangan dari badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan atau Pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.” (lihat Pasal 1 ayat 23 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administasi pemerintahan) hal ini dibuktikan dengan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi (presiden) kepada pejabat yang lebih rendah (menristekdikti) dibidang riset, teknologi dan perguruan tinggi. Terkait syarat wewenang delegasi yang berakibat tanggung jawabnya beralih dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah ini dibuktikan dengan apabila ketetapan pengangkatan rektor perguruan tinggi negeri itu bermasalah maka yang digugat ialah menristekdikti bukan presiden oleh karena tanggung jawabnya telah beralih sepenuhnya. Bahkan tidak cukup dengan itu saja, presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 4 ayat I “Kementerian Kelompok 1 dan Kelompok II (didalamnya terdapat kemenristekdikti) mempunyai tugas menyelenggarakan tertentu dalam pemerintahan untuk presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.” Oleh karenanya dalam pemilihan rektor haruslah memperhatikan asas asas umum pemerintahan yang baik.

Dikatakan pemilihan rektor oleh presiden merupakan kegagalan memahami penafsiran hukum  dan dapat menurunkan marwah presiden ialah dkarenakan beberapala alasan, Pertama secara legalitas kewenangan presiden dibidang riset teknologi dan perguruan tinggi telah beralih pada kemenristekdikti melalui wewenang atribusi dan pelimpahan wewenang delegasi, dasar hukum ketentuan Pasal 17 ayat 1,2,3 UUD NRI Tahun 1945, perpres Nomor 7 Tahun 2015. Kedua didalam ilmu hukum dikenal beberapa penafsiran, dalam hal ini yang paling mudah menggunakan penafsiran istilah atau gramatikal, digunakannya penafsiran ini karena frasanya tidak memiliki arti ganda atau tidak dapat ditafsir lain, presiden dibantu menteri menteri Negara secara istilah atau gramatikal kata kata ini sudah sangat jelas siapa presiden dan siapa menteri Negara. Presiden ialah presiden RI menteri Negara ialah menteri yang bertugas membantu presiden mengurusi urusan pemerintahan dan tentunya di bidang perguruan tinggi ialah kemenristekdikti.

Ketiga, presiden selaku kepala pemerintahan yang telah melimpahkan wewenangnya kepada menteri-menteri Negara, dalam konteks tulisan ini persoalan pemilihan rektor menjadi urusan kemenristekdikti, diwacanakan akan dipilih oleh presiden. Dengan kata lain kewenangan itu akan ditarik lagi/ diambil alih oleh presiden, perlu diingat dalam ilmu perundang-undangan (Gezetzgebungsverfahren) terdapat asas presumtio ius taecausa atau asas praduga keabsahan. Serta prinsip daya laku (validity/geltung). Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 tahun 2017 ini berlaku sepanjang tidak tidak dibatalkan oleh pengadilan (Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945/ peraturan dibawah undang-undang diuji oleh MA) pada kenyataannya MA tidak membatalkan ketentuan ini. serta Pejabat yang membuat tidak pernah mencabutnya atau mengganti dalam hal ini kemenristekdikti, serta ketentuan ini juga tidak perna dicabut atau diganti oleh pejabat/atasan melalui peraturan presiden, dengan kata lain ketentuan ketentuan tersebut memiliki daya laku atau validity. Keempat, jika wacana ini benar-benar digulirkan maka beban atau tugas presiden akan semakin banyak dan bertumpuk, sebaiknya jangan menambahi beban presiden yang sudah berat, pejabat eselon satu, jabatan duta besar, hakim MK, tugas percepatan pengentasan kemiskinan dan menjaga kebinekaan dll. Perguruan tinggi negeri di Indonesia tidak sedikit, pelibatan presiden dalam pemilihan rektor dibutuhkan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian, jika suatu saat terdapat keteledoran oleh panitian pemilihan rektor ataupun pada keputusan presiden maka presiden akan terseret pada putusan pengadilan tata usaha Negara yang bisa saja membatalkan rektor terpilih dan itu secara tidak langsung akan menurunkan marwah presiden.

Sebaiknya, pemilihan rektor perguruan tinggi itu tetaplah berada pada kewenangan kemenristekdikti dengan alasan-alasan yang telah dikemukanan diatas. Jika maksud wacana kemendagri hanya agar pertanggung jawaban terfokus pada presiden maka hal itu bukan persoalan berarti oleh karena tugas-tugas yang dijalankan oleh kemenristekdikti dapat dipertanggungjawabkan kepada presiden. Jadi biarkan pemiliha rektor berjalan seperti semula. Sebenarnya untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi asas keterbukaan, konsep kedepan pemilihan rektor perguruan tinggi negeri perlu dilakukan debat terbuka calon rektor, penitia pemilihan rektor perlu memikirkan konsep tersebut agar dapat dilihat oleh mahasiswa, orangtua/wali, serta calon mahasiswa atau calon wali di perguruan tinggi yang akan dipilihnya nanti.

Semoga konsep debat terbuka bakal calon rektor perguruan tinggi negeri dapat perhatian khusus, mengingat hal ini dirasa perlu dilakukan guna meningkatkan popularitas dari rector terpilih dan juga untuk perguruan tinggi negeri. Saya berharap wacana pemilihan rektor oleh presiden tidak ditindaklanjuti oleh presiden dan pemilihan rektor oleh tetap menjadi kewenangan kemenristekdikti.