Teliti KDRT, Raih Doktor Ilmu Administrasi

Hamdanah

Jember, 8 Juni 2017

Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember kembali menghasilkan lulusan. Kali ini Dra. Hamdanah, M.Hum., yang meneliti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  sukses melewati ujian terbuka di depan para penguji yang terdiri dari penguji utama, Dr. Akhmad Toha, M.Si., serta dua penguji anggota yang terdiri dari Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si dan Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.  Hadir juga sebagai penguji tamu dari Universitas Brawijaya yaitu Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si. Menariknya, ujian terbuka yang diadakan di aula FISIP Universitas Jember ini (7/6) dihadiri oleh Kapolres Jember, AKBP. Kusworo Wibowo, SH., S.IK., MH.

Dalam presentasinya, Hamdanah memaparkan fakta bahwa angka KDRT terhadap perempuan di Indonesia masih tergolong tinggi. Komnas Perempuan mencatat sebanyak 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016. Sebanyak 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengada layanan, tersebar di 34 provinsi. “Tingginya angka KDRT tadi bisa jadi lebih besar mengingat KDRT masih dianggap sebagai hal yang tabu untuk diungkapkan,” tutur dosen di Universitas Islam Jember ini.

Menurut Hamdanah, berbagai upaya untuk mengatasi KDRT terhadap perempuan sudah dilakukan, antara lain dengan pendirian Komnas Perempuan dan berbagai aturan yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT.  “Di Jember sendiri sudah ada Peraturan Daerah nomor 8 yang mengatur perlindungan terhadap korban KDRT. Namun aturan yang ada belum diimplementasikan dengan baik di tingkat bawah,” jelas Hamdanah yang hari itu membawakan desertasi berjudul “Pelayanan Kepada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Governance di Kabupaten Jember”.

Untuk itu Hamdanah mengajukan pemikiran perlunya prinsip governance diterapkan dalam pemberian pelayanan terhadap korban kasus KDRT. Prinsip governance tersebut meliputi  reliability, fairness, responsibility, equility, rule of law, dan transparency. “Jika prinsip-prinsip governance sudah  diterapkan dalam pelayanan kepada korban KDRT di Jember, maka diharapkan makin baik pula perlindungan terhadap perempuan KDRT,” kata Hamdanah lagi.

Sementara itu, Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo, SH, S.IK, MH., yang hadir dalam ujian terbuka kali ini menegaskan komitmen Polres Jember untuk memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan korban KDRT. “Saat ini di Jember sudah mulai tumbuh kesadaran dan keberanian untuk melaporkan kasus KDRT kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu sumbangan pemikiran melalui desertasi Ibu Hamdanah bakal menjadi masukan bagi kami untuk menyempurnakan SOP penanganan kasus KDRT,” ujar Kusworo Wibowo. (lid)